Menteri Komunikasi dan Informatika (Menkominfo) Johnny G Plate menjelaskan terkait polemik kebocoran data pribadi di lingkup digital. “(Kalau) data, serangan siber itu ada di badan siber. Perlindungan data ada di penyelenggara sistem elektronik (PSE),” kata Johnny G Plate di kantor Indosat, Jakarta Pusat, Jumat (9/9/2022). Ia menjelaskan penyelenggara sistem elektronik publik maupun private harus bisa menjaga data penggunanya agar tidak bocor ke pihak yang tidak bertanggung jawab.
Menurut Johnny, baik pemerintah seperti Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN) maupun swasta penyedia jasa PSE harus punya teknologi mumpuni seperti sistem enkripsi yang kuat hingga tata kelola yang baik. Selain itu, sumber daya manusia (SDM) yang mumpuni di bidang digital hingga enkripsi pun perlu didukung pula dengan pendampingan secara teknis oleh BSSN. Sehingga, sambung Johnny, jika terjadi serangan siber seperti kebocoran data, maka tugas Kemenkominfo adalah untuk memeriksa dampak, penyebab kejadian tersebut hingga memberikan sanksi.
“Sanksinya sesuai ketentuan. Sekarang sanksi administratif, nanti ada sanksi denda administratif, nanti ada sanksi pidana. Sanksi saat ini di bawah Peraturan Pemerintah No. 71 m/2019 dan Permen Kominfo, (sanksi) yang paling tinggi adalah pemutusan akses,” ujar Johnny. Johnny G Plate mengatakan bahwa Indonesia punya Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 71 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik. Menurut dia, ketentuan tersebut sudah jelas mengatur terkait potensi serangan siber, yang secara teknis sudah ada institusinya.
Hal itu disampaikannya dalam acara peluncuran internet fiber Indosat Ooredoo Hoticson, yakni Indosat HiFi, di kantor Indosat, Jakarta Pusat, Jumat (9/9/2022). “PP 71/2019 itu sudah jalas mengaturnya terhadap semua serangan cyber secara teknis ada institusinya. Kalau belum jelas bisa dibaca secara baik baik soal Undang Undang, aturannya ada PP nya,” kata Jonny G Plate. “Ada institusinya, yang mempunyai tugas khusus untuk itu cyber sekuriti, Kominfo regulator bukan cyber sekurity,” lanjut dia.
Hal ini sekaligus menegaskan bahwa Kominfo tidak punya tanggung jawab langsung terkait kebocoran data. Ia pun meminta publik memahami baik baik aturan tersebut. Tak hanya itu, ia juga menyinggung pemberitaan perihal kebocoran data yang dikaitkan dengan Kemkominfo. “Kami mengurus cyber sekuriti untuk sistem di dalam. Tapi sistem nasional, perlu dipahami baik baik supaya beritanya tidak kacau,” katanya
“Ada maksudnya semua, bukan seenak enaknyaz Makanya kalau komentar baca dulu, tahu dulu. Supaya kerja besar indonesia, kolaborasi privat dan publik swasta itu bisa berhasil,” ucapnya. Sekretaris Jenderal (Sekjen) Partai NasDem ini meminta penyelenggara sistem elektronik (PSE) memperhatikan sistemnya dengan baik, sehingga data para konsumennya tidak dicuri oleh pihak tidak bertanggung jawab. “Karena saat ini serangan serangan cyber itu luar biasa, setiap detik.”
“Begitu data you bocor, yang dikejar pemerintah. Yang dikejar pemerintah. You yang berbisnis di situ harus memastikan teknologi yang memadai. Tahan dan kuat terhadap serangan cyber,” katanya. Sebelumnya, Menteri Komunikasi dan Informatika (Menkominfo) Johnny G Plate mengatakan, penanganan serangan siber yang terjadi beberapa waktu terakhir, bukan merupakan ranah Kominfo. Diketahui, baru baru ini terjadi kebocoran data terhadap 1,3 miliar data SIM card yang menjadi perbincangan publik, khususnya di media sosia.
"Ingin kami sampaikan, di bawah PP (Peraturan Pemerintah) 71 Tahun 2019, terhadap semua serangan siber, leading sector, dan domain penting tugas pokok dan fungsi, bukan di Kominfo," ujar Plate di ruang rapat Komisi I DPR, Senayan, Jakarta, Rabu (7/9/2022).